Sabtu, 12 Maret 2016


Dewan Syuro Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Habib Abdullah al Hadad menyerukan umat Islam khususnya yang menjadi warga Jakarta untuk tetap berpegang teguh terhadap agama Allah, mengikuti seluruh aturan Islam termasuk soal kepemimpinan. Hal tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi adanya tudingan sara terhadap gerakan untuk memperjuangkan Gubernur Muslim di Jakarta.

"Dimana-mana di daerah mayoritas non muslim, seperti di Manado, Bali, Papua itu pemimpinnya beragama sesuai mayoritas disana, dan para pemuka agama seperti pendeta di gereja juga mendengungkan pemimpin dari kelangan mereka. Itu hak mereka, umat Islam tidak pernah protes selama ini," ujar Habib Abdullah kepada Suara Islam Online usai acara silaturahim para ulama di Gedung Juang, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

"Begitu juga dengan Jakarta yang mayoritas umat Islam, sehingga wajar jika para ulama dan umat Islam menginginkan pemimpinnya juga muslim. Ini sebuah kewajiban dalam agama kita," tambahnya.

Oleh karena itu, kata Habib Abdullah, para ulama harus terus menyerukan kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim itu wajib, karena memang perintahnya seperti itu. "Soal mereka mau anggap ini sara bahkan sektarian itu urusan mereka, kita tidak usah hirau dengan pendapat itu," katanya.

"Dan pemimpin muslim juga sebetulnya untuk kepentingan semua, untuk menghormati semua agama, tidak mengganggu ajaran agama lain. Tidak seperti Ahok yang kebijakannya merugikan umat Islam seperti melarang memotong hewan kurban, melarang pengajian di Monas, mendukung pelegalan miras prostitusi, dan lainnya," jelas Habib Abdullah.

Jadi, menurutnya, upaya menghadirkan gubernur muslim yang yang taat, jujur, amanah dan memiliki kemampuan untuk memimpin harus terus diperjuangkan. "Jalan aja terus sesuai aturan yang berlaku," tandasnya.

Perjuangan Gubernur Muslim Dituding Sara, Ini Jawaban Ulama Jakarta

Dewan Syuro Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Habib Abdullah al Hadad menyerukan umat Islam khususnya yang menjadi warga Jakarta untuk tetap ...

Jumat, 11 Maret 2016


Cocok dan klop sudah pasangan Ahok-Heru untuk turut berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Ahok, yang selama ini dikenal sebagai orang yang setuju dengan penjualan minuman keras, berpasangan dengan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta yang juga Komisaris Utama PT Delta Jakarta Tbk, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memproduksi miras. Di perusahaan ini Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen.

Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah media massa mengangkat profil Heru Budi Hartono, SE, MM, sebagai PNS baik yang menduduki jabatan Kepala BPKAD. Heru juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara sejak 13 Januari 2014 silam.

Untuk menunjukkan kedekatan Heru dengan Presiden Jokowi, juga ditonjolkan bila pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965 ini adalah Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri di era Gubernur Jokowi. Singkat cerita, Herulah orang yang mangatur blusukan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sementara untuk mengesankan Heru sebagai orang yang sederhana, juga diangkat tantangan Ahok yang katanya menanyakan kepada Heru apakah siap untuk tidak menerima gaji dalam waktu yang lama. Sebab, jika akhirnya pun jadi -kata Ahok- mereka baru akan menerima gaji pada Oktober 2017.

"Selama pertemuan, Pak Ahok cuma nanya, Pak Heru siap mundur enggak? Ninggalin PNS? Nanti ketemu bulan Oktober 2017 lho, enggak gajian selama itu. Saya bilang siap. Semua ada risikonya. Kalau enggak kepilih, santai aja, nikmatin hidup," kata Heru seperti dikutip Liputan6.com.

Faktanya, Heru bukanlah PNS yang sederhana. Seperti dikutip Tempo.co, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, total kekayaannya mencapai Rp7,3 miliar dan US$ 18.670.

Maklum saja, selain sebagai Kepala BPKAD -- yang bertanggung jawab memandu penggunaan APBD DKI Jakarta senilai Rp66,3 triliun dan mengendalikan aset Pemprov DKI Jakarta lebih dari Rp400 triliun--, seperti disebut di awal, Heru juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Delta Jakarta Tbk.

Bukan hanya itu, sejak 18 Juni 2015 lalu, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI tanggal 17 Juni 2015 yang dituangkan dalam Akta No. 39 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI serta surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-143/D.03/2015, Heru Budi Hartono juga menjabat sebagai Komisaris Bank DKI.

Mengenai jabatannya sebagai komisaris di dua BUMD ini, Heru terus terang mengakuinya. "Risiko yang saya ambil akan besar. Kalau di luar saya ada sosok PNS. Saya juga sebagai Komisaris Bank DKI dan Komisaris Utama di PT Delta Djakarta (perusahaan DKI produsen bir seperti, Anker Bir, Anker Stout, San Mig Light, San Miguel Pale Pilsen, Carlsberg, Kuda Putih, dan Sodaku). Pak Ahok bilang pengorbanannya berat lho," kata Heru seperti dikutip Warta Kota, Jumat (04/03/2016).

Preskom PT Delta JakartaTbk

Berdasarkan penelusuran Suara Islam Online, Jumat (11/03/2016), nama Heru Budi Hartono sebagai Presiden Komisaris PT Delta Jakarta Tbk tercatat dalam situs Bloomberg.com dan Reuters.com.

Didirikan pada 1932 oleh perusahaan Jerman Archipel Brouwerij NV, perusahaan yang beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur ini saham terbesarnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Jakarta dan San Miguel Malaysia (L) Private Limited.

PT Delta Jakarta Tbk adalah salah satu pemain terbesar dalam industri minuman keras di Indonesia. Delta adalah produsen dan distributer sejumlah merk bir seperti Anker Beer, Anker Stout, Kuda Putih, Carlsberg, San Miguel, dan San Mig Light. Perusahaan ini juga pemain kunci dalam industri minuman non-alkohol dengan merk Sodaku dan Soda Ice.

Selain Heru Budi yang menjabat sebagai Preskom sejak Mei 2014, Reuters juga menuliskan sejumlah nama dewan direksi dan komisaris PT Delta Jakarta. Seperti Raymundo Albano yang menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 2010, Alan Fernandez menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan sejak 2012, Ronny Titiheruw menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 2009, dan sejumlah nama lainnya.

Karena posisinya inilah, saat terjadi pro kontra kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta, Heru Budi ngotot pihaknya tidak akan mencabut saham dari perusahaan yang memproduksi miras itu.

"Enggak lah. Itu kebijakan yang salah. Pabrik (yang) investasi di sini kasihan," kata Heru di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (06/4/2015) lalu seperti dikutip Detik.com.

Menurut mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tidak ada alasan yang tepat untuk menarik kepemilikan saham sebesar 26,25 persen dari PT Delta. "Di Bali, kawasan Kemang dan Jalan Jaksa apa nggak boleh? Kan kasihan. Tinggal atur saja seharusnya," kata Budi beralasan mengenai soal penjualan miras di Jakarta.

Pernyataan Heru ini senada dengan ucapan Ahok kala itu.

"Kami punya saham, lanjut saja. Bir salahnya di mana sih? Ada enggak orang mati karena minum bir? Orang mati kankarena minum oplosan cap topi miring-lah, atau minum spiritus campur air kelapa. Saya kasih tahu, kalau kamu susah kencing, disuruh minum bir, lho," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (06/04/2015).


Heru Budi Hartono, Bakal Cawagub Ahok Ternyata Preskom Bumd Produsen Miras

Cocok dan klop sudah pasangan Ahok-Heru untuk turut berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Ahok, yang selama ini dikenal sebagai ...

Rabu, 09 Maret 2016




Grace Natalie: "Ahok orang baik, meskipun galak tidak pernah galak sama rakyat kecil"
Anton Medan: "Ahok Berakhlaq dan Berkarakter"

TAPI TERNYATA FAKTA TIDAK BISA BERDUSTA TENTANG AHOK

REKAMAN VIDEO INI BICARA FAKTA AHOK:

Video ini untuk membuktikan bahwa di jaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi sekarang setiap rekam jejak pemimpin tercatat dan direkam, lalu rakyat akan mudah memutar-ulang kembali apa-apa yang pernah mereka lakukan dan ucapkan.

Sumber: portalpiyungan/youtube

[VIDEO] Mematahkan Dusta Teman Ahok

Grace Natalie: "Ahok orang baik, meskipun galak tidak pernah galak sama rakyat kecil" Anton Medan: "Ahok Berakhlaq dan Berkar...

Senin, 07 Maret 2016


"FPI sudah sejak lama mengusulkan agar MPR RI menggelar musyawarah amandemen UUD 1945 pasal 6 ayat 1 tentang syarat Presiden RI agar isinya berbunyi: "Presiden & Wakil Presiden ialah orang INDONESIA ASLI yang beragama ISLAM" sesuai dengan ketentuan AYAT SUCI & asas proporsional serta pasal aslinya yang tertera dalam PIAGAM JAKARTA 22 Juni 1945."

- Habib Rizieq Syihab -

Usulan FPI Terkait Syarat Presiden dan Wakil Presiden

"FPI sudah sejak lama mengusulkan agar MPR RI menggelar musyawarah amandemen UUD 1945 pasal 6 ayat 1 tentang syarat Presiden RI agar is...

Minggu, 06 Maret 2016


Diperkirakan lebih satu jutaan orang ikut menshalati dan mengantar kepergian terakhir  Malik Mumtaz Hussain Qadri, seorang polisi elit  yang ditugaskan menjaga Gubernur Punjab bernama Salman Taseer pasca dihukum mati.

Foto-foto di jejaring sosial memperlihatan berbagai kalangan mengikuti prosesi shalat yang dilakukan hari Selasa (01/03/2016) di Liaquat Bagh, Rawalpindi.

Soal eksekusi Qadri sendiri sangat dirahasiakan. Pasukan keamanan disiagakan di kota-kota besar di seluruh negeri saat menjelang dan pasca eksekusi. Namun beberapa sumber menyebut, Malik Mumtaz Hussain Qadri digantung di Penjara Adiala, Rawalpindi hari Senin pagi.

“Saya dapat mengkonfirmasikan Qadri digantung di Penjara Adialia Senin pagi,” kata pejabat polisi Sajjid Gondal kepada AFP.

Meski penjagaan terhadap prosesi ini sangat ketat dilakukan aparat, namun masyarakat menghormati Hussain Qadri bak pahlawan. Beberapa pria memegang gambar Mumtaz Qadri saat hadir pemakamannya di Liaqat Bagh di Rawalpindi.

Sementara puluhan ribu pendukungnya  bersorak dan melemparkan bunga di peti mati saat dibawa ke pemakaman. Beberapa ulama setempat; Mufti Muneeb-ur-Rehman, Siraj-ul-Haq dan Hamid Saeed Kazmi hadir ikut dalam prosesi pemakamannya.

Seperti diketahui, Malik Mumtaz Hussain Qadri dihukum mati  setelah membunuh Salman Taseer, Gubernur Punjab yang dinilai membela (melindungi) Asia Bibi (seorang perempuan Kristen) yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam. 
Dalam hukum Pakistan, kasus Asia Bibi seharusnya dikateorikan telah melakukan “Blasphemy Law”  dan yang bersangkutan harus dihukum.

Namun dalam sebuah pidato,  Salman Taseer, yang dikenal sebagai politisi berpaham liberal, memiliki pandangan lain, bahwa Blasphemy Law di Pakistan perlu dimandemen agar dinilai toleran dan berpihak pada minoritas (dalam kasus Asia Bibi).

Pernyataan Salman Taseer ini  membuat kalangan Muslim Pakistan marah  dan diangap sebagai melegalkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam.

Kasus ini rupanya menggugah Malik Mumtaz Hussain Qadri ini terpanggil untuk menghabisi nyawa Salman Taseer yang dinilai telah membuka jalan bagi orang dengan seenaknya menghina Nabi Muhammad.

Rencana Mumtaz Hussain Qadri kesampaian setelah ia mendapat kesempatan menjadi pengawal pribadi Gubernur Salman Taseer.

Akhirnya, Salman Taseer ditembak Hussain Qadri di siang bolong di tengah pusat perbelanjaan di Islamabad tahun 2011. Taseer dibunuh dengan 25  tembakan peluru.

Bagaimanapun, bagi sebagian warga Pakistan, sikap Malik Mumtaz Hussain Qadri dianggap sebagai kepahlawananan dan kematiannya dianggap sebagai syahid.

“Mumtaz Qadri adalah pahlawan Islam. Ia mengirim ke neraka orang yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada Nabi kita yang dimuliakan,” ujar Tahir Iqbal Chistie dari gerakan Sunni Tehreek dalam salah satu protes hari Senin, saat mendengar kematian Qadri sebagaimana dikutip Reuters.

Sebelum dieksekusi, Malik Mumtaz Hussain Qadri, mengakui dan tak menyesali perbuatannya. Menurut Qadri, Taseer adalah penghina agama karena mencoba menentang UU Penodaan Agama.

“Salman Taseer adalah penoda agama dan ini adalah hukuman untuk seorang penoda agama,” kata Qadri pada televisi Dunya.

Yang menarik, berita koran setempat dan koran asing mengecilkan jumlah orang yang mengukuti prosesi pemakaman. Banyak dari mereka hanya menyebut angka puluhan atau ratusan ribu.

“Menurut berita koran tidak pasti jumlah manusai yang mengawal proses pemakamannya, yang jelas banyak, tapi tidak mencapai 6 juta,” ujar Muladi Mughni, seorang mahasiswa asal Indonesia di Pakistan menanggapi berita yang berseliweran di WhatsApps.

Muladi sendiri mengakui ikut melihat langsung banyaknya orang saat ke pemakaman Hussain Qadri.

“Saya juga sempat menyaksikan langung kerumunan manusia yang mengantar jenazahnya, “ ujarnya.

Selain itu, foto-foto ilustrasi jutaan orang tak dijadikan foto utama media Pakistan dan media asing.





Sumber: Hidayatullah.com/youtube

Jutaan Manusia Iringi Pemakaman Sang Pembela Rasulullah SAW

Diperkirakan lebih satu jutaan orang ikut menshalati dan mengantar kepergian terakhir  Malik Mumtaz Hussain Qadri, seorang polisi elit  yang...

Sabtu, 05 Maret 2016


"Ayat Suci adalah harga mati, karena Ketetapan Ilahi yang tidak bisa dan tidak boleh diamandemen ataupun direvisi. Sedang Ayat Konstitusi hanya Ketetapan Insani yang setiap saat bisa dan boleh diamandemen ataupun direvisi agar sejalan dengan Ayat Suci."

Habib Rizieq Syihab

Habib Rizieq: "Ayat Suci di Atas Ayat Konsitusi"

"Ayat Suci adalah harga mati, karena Ketetapan Ilahi yang tidak bisa dan tidak boleh diamandemen ataupun direvisi. Sedang Ayat Konstitu...

Rabu, 02 Maret 2016


Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Anti PKI membubarkan acara kelompok PKI berkedok seni dan budaya di Taman Ismail Marzuki Cikini Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (27/3/2016). Acara yang bertema Festival Belok Kiri tersebut dibubarkan karena dinilai meresahkan.

Namun, walaupun sudah ditolak masyarakat, kelompok ini tetap ngotot menggelar acaranya. Mereka pindah ke kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, dan melangsungkan acaranya di sana.

Lihat video pembukaannya >>> https://www.youtube.com/watch?v=BRkk2UfHTNc

Dalam pembukaan tersebut, panitia acara mengatakan bahwa mereka akan menggelar acaranya sebulan penuh, di bulan Maret. Dalam pembukaan tersebut, lagu Indonesia Raya dilagukan dengan cara yang tidak lazim, hura-hura dan tidak menghormat. Bahkan salah seorang senior mereka sempat mengatakan “Pasti yang nyanyi ini bukan tentara, bukan ABRI" Katanya untuk mengejek Tentara.

Keesokan harinya, Minggu (28/3/2016), acara Festival Belok Kiri yang digawangi kelompok PKI tersebut masih berlanjut. Di hari kedua itu mereka menggelar acara bedah buku yang berjudul “Sejarah Gerakan Kiri Indonesia Untuk Pemula.”

Buku tersebut dicetak untuk menyasar kelompok anak muda yang disebut sebagai “pemula.” Menurut penuturan salah satu panel, buku disusun sebaik mungkin dengan berbagai ilustrasi komikal yang menarik.

Disebutkan dalam dialog tersebut, bahwa buku tersebut dicetak sebanyak 2000 eksemplar pada cetakan pertama dan sudah disebarkan kemana-mana.

“Rencananya kami akan menggandeng beberapa penerbit untuk mencetak ulang buku ini dengan harga yang lebih murah, agar semakin tersebar” Kata salah satu panel pembicara.

Download Videonya >>> https://goo.gl/UL9mDI ( Ukuran file 120 Mb)

Acara bedah buku “Sejarah Gerakan Kiri Indonesia Untuk Pemula” tersebut bukan yang pertama kali di gelar. Pada tanggal 18 Desember 2015 lalu, acara serupa juga pernah digelar di tempat yang sama, di kantor LBH Jakarta. Kala itu menghadirkan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, sebagai pembicara utama.

Tim News Jakarta

Festival PKI Tetap Berlanjut

Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Anti PKI membubarkan acara kelompok PKI berkedok seni dan budaya di T...

 

© 2015 - Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile