Cocok dan klop sudah pasangan Ahok-Heru untuk turut berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Ahok, yang selama ini dikenal sebagai orang yang setuju dengan penjualan minuman keras, berpasangan dengan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta yang juga Komisaris Utama PT Delta Jakarta Tbk, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memproduksi miras. Di perusahaan ini Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen.
Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah media massa mengangkat profil Heru Budi Hartono, SE, MM, sebagai PNS baik yang menduduki jabatan Kepala BPKAD. Heru juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara sejak 13 Januari 2014 silam.
Untuk menunjukkan kedekatan Heru dengan Presiden Jokowi, juga ditonjolkan bila pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965 ini adalah Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri di era Gubernur Jokowi. Singkat cerita, Herulah orang yang mangatur blusukan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sementara untuk mengesankan Heru sebagai orang yang sederhana, juga diangkat tantangan Ahok yang katanya menanyakan kepada Heru apakah siap untuk tidak menerima gaji dalam waktu yang lama. Sebab, jika akhirnya pun jadi -kata Ahok- mereka baru akan menerima gaji pada Oktober 2017.
"Selama pertemuan, Pak Ahok cuma nanya, Pak Heru siap mundur enggak? Ninggalin PNS? Nanti ketemu bulan Oktober 2017 lho, enggak gajian selama itu. Saya bilang siap. Semua ada risikonya. Kalau enggak kepilih, santai aja, nikmatin hidup," kata Heru seperti dikutip Liputan6.com.
Faktanya, Heru bukanlah PNS yang sederhana. Seperti dikutip Tempo.co, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, total kekayaannya mencapai Rp7,3 miliar dan US$ 18.670.
Maklum saja, selain sebagai Kepala BPKAD -- yang bertanggung jawab memandu penggunaan APBD DKI Jakarta senilai Rp66,3 triliun dan mengendalikan aset Pemprov DKI Jakarta lebih dari Rp400 triliun--, seperti disebut di awal, Heru juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Delta Jakarta Tbk.
Bukan hanya itu, sejak 18 Juni 2015 lalu, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI tanggal 17 Juni 2015 yang dituangkan dalam Akta No. 39 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI serta surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-143/D.03/2015, Heru Budi Hartono juga menjabat sebagai Komisaris Bank DKI.
Mengenai jabatannya sebagai komisaris di dua BUMD ini, Heru terus terang mengakuinya. "Risiko yang saya ambil akan besar. Kalau di luar saya ada sosok PNS. Saya juga sebagai Komisaris Bank DKI dan Komisaris Utama di PT Delta Djakarta (perusahaan DKI produsen bir seperti, Anker Bir, Anker Stout, San Mig Light, San Miguel Pale Pilsen, Carlsberg, Kuda Putih, dan Sodaku). Pak Ahok bilang pengorbanannya berat lho," kata Heru seperti dikutip Warta Kota, Jumat (04/03/2016).
Preskom PT Delta Jakarta Tbk
Berdasarkan penelusuran Suara Islam Online, Jumat (11/03/2016), nama Heru Budi Hartono sebagai Presiden Komisaris PT Delta Jakarta Tbk tercatat dalam situs Bloomberg.com dan Reuters.com.
Didirikan pada 1932 oleh perusahaan Jerman Archipel Brouwerij NV
PT Delta Jakarta Tbk adalah salah satu pemain terbesar dalam industri minuman keras di Indonesia . Delta adalah produsen dan distributer sejumlah merk bir seperti Anker Beer, Anker Stout, Kuda Putih, Carlsberg, San Miguel, dan San Mig Light. Perusahaan ini juga pemain kunci dalam industri minuman non-alkohol dengan merk Sodaku dan Soda Ice.
Selain Heru Budi yang menjabat sebagai Preskom sejak Mei 2014, Reuters juga menuliskan sejumlah nama dewan direksi dan komisaris PT Delta Jakarta. Seperti Raymundo Albano yang menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 2010, Alan Fernandez menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan sejak 2012, Ronny Titiheruw menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 2009, dan sejumlah nama lainnya.
Karena posisinya inilah, saat terjadi pro kontra kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta , Heru Budi ngotot pihaknya tidak akan mencabut saham dari perusahaan yang memproduksi miras itu.
"Enggak lah. Itu kebijakan yang salah. Pabrik (yang) investasi di sini kasihan," kata Heru di Balai Kota , Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (06/4/2015) lalu seperti dikutip Detik.com.
Menurut mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tidak ada alasan yang tepat untuk menarik kepemilikan saham sebesar 26,25 persen dari PT Delta. "Di Bali, kawasan Kemang dan Jalan Jaksa apa nggak boleh? Kan kasihan. Tinggal atur saja seharusnya," kata Budi beralasan mengenai soal penjualan miras di Jakarta .
Pernyataan Heru ini senada dengan ucapan Ahok kala itu.
"Kami punya saham, lanjut saja. Bir salahnya di mana sih? Ada enggak orang mati karena minum bir? Orang mati kan karena minum oplosan cap topi miring-lah, atau minum spiritus campur air kelapa. Saya kasih tahu, kalau kamu susah kencing, disuruh minum bir, lho," kata Ahok di Balaikota, Jakarta , Senin (06/04/2015).
Sumber: Suara-islam.com
0 komentar:
Posting Komentar