Jokowi & PKI

Bismillaah wal Hamdulillaah ...
Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata illaa Billaah ...

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jum’at 14 Agustus 2015, menegaskan rencananya untuk menuntaskan kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses rekonsiliasi.

"Pemerintah menginginkan rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas," tutur Jokowi.

MENKUMHAM AKUI JOKOWI MAU MINTA MAAF KEPADA PKI

Sehubungan dengan itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna Laoly,  membenarkan berita rencana Jokowi mau minta maaf kepada PKI melalui pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2015.

Menkumham menyatakan bahwa benar Jokowi saat ini sedang menyusun dan mencari cara untuk mematangkan rencana yang dikatakan sebagai langkah rekonsiliasi dengan dibantu para stafnya.

Yasonna juga mengatakan jika pemerintah akan menggunakan jalur non yudicial mengingat jalur yudicial tidak mudah, dan pernah dicoba namun tidak berhasil.

"Masih banyak persoalannya kan, proses hukum persoalan yang panjang, katakan tahun 1965 seperti apa, itu kan persoalan yang dulu di apa. Yudisial juga sudah pernah dicoba, dulu persetujuan DPR, pengadilan ad hoc-nya kan enggak jadi, DPR enggak setuju. Kita cari format yang lebih baik,” jelas Yasonna kepada pers di Jakarta sebagaimana dikutip dari zonasatu.co.id

Terkait kebenaran rencana ini juga dikonfirmasi oleh anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki. Ia menyampaikan adanya usulan agar pemerintah meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM saat pembacaan pidato kenegaraan.

Menurut Teten, wacana penyampaian permintaan maaf pemerintah ini masih dibahas di tingkat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

ANAK PKI DI PDIP TUNTUT JOKOWI MINTA MAAF KEPADA PKI

Terkait batalnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada keluarga PKI dalam pidato sidang tahunan MPR, 2015 tersebut, Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning Proletariyati, menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus meluruskan tentang sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap generasi bangsa saat ini.

Penulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" dan buku "Anak PKI Masuk Parlemen" ini juga menjelaskan bahwa PKI pernah menjadi kekuatan besar dengan partai urutan ke-4 pada masa itu. Jadi, menurut Ribka, tak salah bila PKI mendapat pengakuan.

"Sebetulnya ini hanya problem penguasa yang tidak pernah melakukan pelurusan sejarah. Padahal kalau negara luar, apa pun masa kelamnya pasti diungkap secara terang benderang," kata Ribka di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2015).

TERNYATA BENAR

Kewaspadaan umat Islam terhadap Kebangkitan PKI ternyata memang sudah tepat, dan kekompakkan umat  Islam memberi pernyataan menolak Presiden RI minta maaf kepada PKI juga ternyata sudah benar, karena faktanya bahwa berita rencana Jokowi minta maaf kepada PKI bukan isapan jempol.

Jokowi dan gerombolan PKI di belakangnya menggunakan istilah licik "Rekonsiliasi" untuk "Pelurusan Sejarah", padahal tujuannya "Mempahlawankan PKI" melalui "Pembengkokan Sejarah".

Imam Besar FPI, Hb.Muhammad Rizieq Syihab, menyerukan : "Saat ini, PELENGSERAN JOKOWI sudah menjadi KENISCAYAAN, karena dia ingin hidupkan kembali PKI."

Hasbunallaahu wa Ni'mal Wakiil ...
Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir ..