Di tengah gelombang Islamophobia yang marak di daratan Eropa, ada kabar mengejutkan dari Negara Jerman. Mahkamah Konstitusi negara itu memutuskan untuk memperbolehkan guru muslimah mengenakan hijab.
Sontak, keputusan itu langsung memicu debat dan protes dari kalangan anti Islam yang saat ini makin berani tampil terang-terangan ke hadapan public.
Jerman dan negara-negara Eropa lainnya saat ini tengah dihadapkan "masalah" meningkatnya kedatangan ribuan pengungsi Suriah dan Muslim lainnya. Juga bertumbuhnya jumlah pemeluk agama Islam yang luar biasa cepat akibat perpindahan agama, serta laju pertumbuhan umat Islam akibat tingkat kelahiran tinggi di keluarga-keluarga Muslim. Keputusan MK tersebut dikhawatirkan makin memuluskan Islamisasi Eropa.
Namun demikian, keputusan MK Jerman ini ternyata juga mendapat sambutan dan dukungan dari beberapa politisi dan ahli hukum Mereka berpendapat bahwa peraturan baru tersebut sebagai sebuah kemajuan dalam kebebasan beragama di Jerman.
Menurut Nurhan Soykan, sekretaris jenderal Dewan Pusat Muslim di Jerman, peraturan ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan meskipun peraturan ini tidak berlaku bagi seluruh wanita muslim.
"Peraturan ini layak diberikan untuk perempuan Muslim di Jerman dan ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga negara dengan hak yang sama" kata Soykan, seperti dikutip dari The New York Times, Jumat (13/3/2015).
Sebelumnya, sejak 2003 lalu Mahkamah Konstitusi Jerman melarang guru mengenakan hijab, sehingga sekolah-sekolah di beberapa negara bagian Jerman melarang hijab namun mengizinkan penggunaan simbol-simbol Kristen seperti salib dan kebiasaan para biarawati.
Sementara itu, ketika Jerman dan negara-negara Eropa lainnya makin toleran kepada Islam, Pemerintah Cina justru terbalik makin intoleran dan represif kepada Islam dan pemeluknya.
Pemimpin partai komunis di Kashgar Cina telah melarang wanita Muslim untuk menggunakan jilbab. Mereka berdalih, Hal itu dilakukan untuk melawan ekstremisme."Kami harus mengambil langkah ke depan sebagai sebuah negara yang sekuler," Sesumbar sekretaris partai dari kota Kashgar, Zeng Cun, Senin (9/3/2015).
Tindakan intoleran pemeritah Cina terhadap Islam itu bukan yang pertama. Desember lalu, Cina juga telah melarang Muslim untuk memakai jubah panjang di depan umum di wilayah Xinjiang.
Selain itu, di Xinjiang juga dilarang melakukan praktik agama di gedung-gedung pemerintahan. Mereka juga diminta untuk tidak mengenakan pakaian atau logo yang berhubungan dengan agama.
Bahkan sebelumnya, pada bulan Agustus, kota Xinjiang Karamay Utara telah melarang pemuda untuk berjenggot. Selain itu, para muslimah juga dilarang mengenakan burqa atau cadar di bus umum. Polisi juga telah menggerebek dan melakukan penyitaan di toko pakaian yang menjual jubah panjang.
Kelompok Uighur dan aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan kebijakan represif pemerintah di Xinjiang sangat berlebihan terhadap Islam. Menurut mereka, kebijakan tersebut bisa memicu timbulnya kerusuhan.
(Tim News FPI/dbs)
0 komentar:
Posting Komentar